Pemprov DKI Pertimbangkan Opsi Lockdown Akhir Pekan

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan opsi lockdown setiap akhir pekan demi menekan angka penularan Covid 19. Pasalnya, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kini diterapkan dinilai kurang efektif mengendalikan penyebaran Covid 19. Adapun opsi melakukan lockdown setiap akhir pekan ini dicetuskan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay.

"Tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti pak gubernur juga memimpin rapat rapat internal apakah usulan dari DPR RI memungkinkan," kataWakilGubernurDKIJakartaAhmadRizaPatria, Selasa (2/2/202) malam. Politisi Gerindra ini menyebut, pemberlakuan lockdown setiap akhir pekan bukan hal baru. Ia menyebut, usulan ini diadopsi dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahTurki.

"Usulan dari teman teman di DPR RI itu mengacu pada apa yang dilakukan olehTurki, di sana adalockdownweekend, setiap Sabtu dan Minggu," ujarnya di Balai Kota. Berkaca dari hasil evaluasi, aktivitas masyarakat di luar rumah memang cenderung meningkat diakhirpekan. Pasalnya, setiap Sabtu dan Minggu seluruh aktivitas perkantoran libur, sehingga banyak warga menghabiskan waktu dengan berekreasi bersama keluarga.

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, dan tempat rekreasi, tapi juga termasuk berkunjung ke sanak keluarga, termasuk ke luar kota," kata dia. "Ini semua dapat menimbulkan interaksi yang memicu kerumunan," tambahnya menjelaskan. Diakui Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI sejatinya telah berupaya melakukan sosialisasi meminta masyarakat tetap berada di rumah saat akhir pekan.

Namun, imbauan tersebut kadang dianggap remeh oleh masyarakat yang sudah jenuh dengan kondisi pandemiCovid 19yang tak kunjung selesai. Bilalockdownsetiapakhirpekanditerapkan, secara tidak langsung masyarakat bakal dipaksa tetap berada di rumah setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk itu Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya bakal terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait wacana lockdown akhir pekan ini.

"Kita sekarang sama sama terjadi koordinasi sinergi yang lebih baik. Tentu, kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," tuturnya